Prodi PMI UIN Alauddin Gugat Praktik Pemberdayaan yang Melahirkan Ketergantungan
UIN Alauddin Online—Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Alauddin Makassar mengkritisi praktik pemberdayaan masyarakat yang justru melahirkan ketergantungan melalui Seminar Nasional bertema Pemberdayaan yang Membelenggu: Menggugat Paternalisme, Budaya Karitas, dan Ilusi Kemandirian Masyarakat, di Lecture Theatre FDK UIN Alauddin Makassar, Rabu (4/11/2026).
Seminar ini menghadirkan Prof. Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si., akademisi sekaligus praktisi pemberdayaan masyarakat, serta Kamaruddin Andi Jemmang, S.Sos., M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring. Forum tersebut diikuti mahasiswa dan sivitas akademika FDK.
Ketua Prodi PMI, Dr. Sakaruddin M., S.Sos., M.Si., berharap seminar ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa dalam memahami dinamika pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, tantangan menjadi fasilitator semakin kompleks seiring berbagai bentuk disrupsi yang menuntut pendamping memiliki kompetensi dan kemampuan adaptasi yang lebih luas.
“Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni memastikan masyarakat memiliki kemampuan mengenali persoalannya, menggali potensi, dan menentukan jalan keluar secara mandiri. Jangan sampai kehadiran pendamping justru membuat masyarakat semakin bergantung,” ungkapnya.
Ia menambahkan, calon fasilitator masyarakat perlu membekali diri dengan kemampuan komunikasi, membangun partisipasi, serta memahami kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Karena itu, pengalaman dan perspektif para narasumber diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa sebagai bekal menghadapi persoalan di lapangan.
Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan FDK UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M. Dalam sambutannya, ia menyoroti persoalan keberlanjutan program pemberdayaan, terutama ketika kelompok masyarakat yang telah dibina justru tidak mampu bertahan setelah pendamping meninggalkan lokasi.
“Persoalan yang sering kita temukan adalah kelompok yang dibentuk dan dibina justru tidak mampu bertahan setelah pendamping meninggalkan lokasi. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum sepenuhnya berhasil membangun kemandirian,” tegasnya.
Menurut Prof. Abd. Rasyid, keberhasilan pemberdayaan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan atau kelompok yang dibentuk. Ukuran utamanya adalah kemampuan masyarakat mempertahankan kelembagaan, mengelola potensi, dan melanjutkan kegiatan secara mandiri.
“Keberhasilan pemberdayaan bukan diukur dari berapa banyak bantuan yang diberikan atau berapa kelompok yang dibentuk, tetapi sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan kelompoknya, mengelola potensi yang dimiliki, dan melanjutkan kegiatan tanpa selalu bergantung kepada pendamping,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan pendampingan, penguatan kapasitas, dan kontrol dalam setiap tahapan pemberdayaan. Prof. Abd. Rasyid turut mengapresiasi semangat pengabdian mahasiswa PMI yang diharapkan mampu menjadi fasilitator partisipatif, bukan pihak yang mendominasi keputusan masyarakat.
Melalui seminar nasional ini, Prodi PMI FDK UIN Alauddin mendorong mahasiswa membangun perspektif kritis bahwa pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan proses memperkuat kapasitas, membangun partisipasi, dan memastikan masyarakat memiliki kemampuan menentukan serta mengelola masa depannya sendiri.
