UIN Alauddin Online — Sebuah langkah penting dalam perjalanan pengembangan layanan kesehatan kampus akhirnya tercapai di UIN Alauddin Makassar. Setelah melalui proses panjang dan penuh perjuangan, Rumah Sakit UIN Alauddin kini resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditandai melalui kuliah umum dan penandatanganan kerja sama pada Jumat, 22 Mei 2026 di Sultan Alauddin Hotel and Convention.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina, Kepala Corporate University BPJS Kesehatan, Oktavianus Ramba, serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar, dr. Prabowo, M.Kes., AAK.. Acara turut diikuti sivitas akademika dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
Dalam sambutannya, Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, menyampaikan rasa syukur atas terjalinnya kerja sama tersebut setelah melalui proses panjang.
“Setelah melalui proses yang panjang dan waktu yang tidak sebentar, akhirnya UIN Alauddin resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Prof. Hamdan juga menyampaikan apresiasi kepada Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan atas dukungan yang diberikan selama proses penjajakan kerja sama.
“Terima kasih atas bantuannya Ibu Deputi. Saya mengganggu terus Ibu, tapi ini semua menjadi bunga-bunga untuk akhirnya kita bisa dapat tanda tangan dari Bapak Dirut BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Ia berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi akademik, khususnya bersama FKIK UIN Alauddin Makassar.
“Kita bisa berdiskusi khususnya dengan sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk pengembangan kurikulum BPJS Kesehatan,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Prof. Hamdan turut mengenang perjalanan panjang pembangunan Rumah Sakit UIN Alauddin berdasarkan perjuangan para pimpinan kampus sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit telah dimulai sejak tahun 2013 pada masa kepemimpinan mantan Rektor Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., namun sempat terhenti bertahun-tahun akibat keterbatasan anggaran. Pembangunan fisik akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2023 hingga operasional rumah sakit diresmikan oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Menurutnya, kerja sama dengan BPJS Kesehatan menjadi salah satu momen bersejarah yang telah lama diimpikan oleh civitas akademika UIN Alauddin Makassar.
Prof. Hamdan menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit merupakan kebutuhan strategis kampus seiring berkembangnya UIN Alauddin Makassar, termasuk hadirnya Fakultas Kedokteran yang telah beroperasi lebih dari satu tahun.
Ia menyebut jumlah sivitas akademika UIN Alauddin Makassar yang mencapai sekitar 31 ribu mahasiswa, lebih dari 900 tenaga pendidik, dan sekitar 700 tenaga kependidikan menjadi alasan kuat pentingnya operasional rumah sakit kampus.
Selain itu, lokasi rumah sakit yang strategis di Kota Makassar dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita ingin membuktikan bahwa kita betul-betul berdampak untuk masyarakat kita dengan hadirnya kerja sama rumah sakit dan BPJS,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kolaborasi bersama UIN Alauddin Makassar dan Rumah Sakit UIN Alauddin.
“Kami sekali lagi merasa terhormat bisa hadir di sini bersilaturahmi, memberikan sedikit mengenai BPJS Kesehatan, dan nanti setelah ini kita menyaksikan kerja sama,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat memperluas akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, setara, dan berkualitas bagi masyarakat.
“Semoga setelah ini pelayanan dapat diberikan dengan mudah, cepat, setara, berkualitas, dan memberikan proteksi finansial kepada para peserta JKN semuanya,” tambahnya.
Dalam kuliah umum yang disampaikan, Direktur Utama BPJS Kesehatan memaparkan berbagai aspek mengenai mekanisme Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menjelaskan bahwa JKN merupakan amanat konstitusi yang dijalankan melalui kolaborasi berbagai ekosistem, termasuk pemerintah, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Selain itu, ia juga memaparkan arah kebijakan strategis BPJS Kesehatan ke depan, termasuk penguatan kualitas layanan, transformasi digital, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peran strategis akademisi dan perguruan tinggi dalam mendukung keberhasilan Program JKN, baik melalui penguatan pendidikan kesehatan, riset, maupun pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan kuliah umum kemudian diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan serta sesi foto bersama seluruh peserta dan sivitas akademika yang hadir.
Alat AksesVisi
