Kemarin tulisan saya dikritik karena dianggap bukan bidang keahlian saya. Katanya, saya seharusnya menulis tentang sampah saja, karena saya “Doktor sampah”. Tidak enak juga sebenarnya mendengar sebutan itu. Namun tidak masalah. Yang terpenting bukan soal label, melainkan apakah keilmuan yang dimiliki masih relevan dan dibutuhkan. Dan dalam konteks negara berkembang, persoalan sampah jelas masih menjadi persoalan mendasar yang tak kunjung selesai.
Sampah adalah masalah klasik. Ia selalu ada, terus bertambah, dan sering dianggap remeh. Kita jarang menganggapnya sebagai indikator kegagalan sistem. Padahal, cara sebuah negara mengelola sampah sejatinya mencerminkan cara negara itu mengelola peradaban, kedisiplinan, dan tanggung jawab kolektif warganya.
Hari ini, pengelolaan sampah banyak mengacu pada konsep zero waste, sebuah konsep yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada lagi sampah yang benar-benar berakhir sebagai sampah. Semua diupayakan untuk digunakan kembali (reuse), didaur ulang (recycle), atau diolah menjadi energi alternatif.
Singapura sering dijadikan contoh. Sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dikirim ke Tuas South Incinerator untuk dibakar dan menghasilkan energi listrik. Sisa pembakarannya berupa abu kemudian dimanfaatkan untuk menimbun Pulau Semakau yang berfungsi sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Singapura berhasil mengubah sampah menjadi energi dan lahan. Sebuah paradoks yang justru menunjukkan betapa seriusnya mereka mengelola persoalan yang dianggap “kotor”.
Di negara berkembang, kita juga mengolah sampah. Bedanya, bukan menjadi energi atau pulau, melainkan menjadi gunung. Lebih tepatnya, pegunungan sampah. TPA tidak lagi menjadi tempat pengolahan akhir, melainkan tempat penumpukan tanpa akhir. Sampah datang setiap hari, ditimbun, dibiarkan, lalu ditinggalkan sebagai bom waktu lingkungan dan kesehatan.
Masalah utama pengelolaan sampah di negara berkembang sering disederhanakan sebagai masalah teknis: kurang armada, kurang TPA, kurang teknologi. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam, yakni perilaku masyarakat yang tidak pernah dibangun secara serius. Masyarakat tidak dibiasakan memilah sampah sejak dari sumbernya. Sampah organik, anorganik, dan B3 dicampur begitu saja, seolah semua memiliki nasib yang sama.
Ironisnya, tempat sampah terpilah kini mudah ditemukan di mal, bandara, dan gedung perkantoran. Lengkap dengan tulisan dan gambar. Namun tetap saja sampah dibuang tidak sesuai jenisnya. Ini bukan semata soal tidak bisa membaca, tetapi soal kebiasaan yang tidak pernah dibentuk dan tidak pernah ditegakkan. Tidak ada sanksi, tidak ada rasa bersalah, dan tidak ada konsekuensi.
Lebih ironis lagi, masyarakat yang sudah berupaya memilah sampah sering dikecewakan oleh sistem itu sendiri. Sampah yang telah dipilah di rumah akhirnya dicampur kembali di gerobak pengangkut atau di TPA. Pesannya menjadi jelas: memilah sampah adalah pekerjaan sia-sia. Dari sinilah siklus ketidakpedulian itu terus berulang.
Persoalan sampah juga menunjukkan cara kita memandang ruang publik. Selama sampah sudah keluar dari rumah, persoalan dianggap selesai. Sungai, selokan, laut, dan lahan kosong diperlakukan sebagai ruang tanpa pemilik. Kita lupa bahwa ruang publik adalah cermin tanggung jawab bersama. Ketika ruang publik kotor, sejatinya yang bermasalah bukan hanya sistem kebersihan, tetapi juga kesadaran kolektif kita sebagai warga.
Di sisi lain, pemerintah kerap tergoda mengambil jalan pintas. Fokus pada proyek-proyek besar dan mahal: insinerator, waste to energy, RDF (Refuse Derived Fuel). Teknologi dijadikan solusi instan, tanpa dibarengi pembenahan hulu. Padahal tanpa pemilahan, tanpa perubahan perilaku, teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi proyek mercusuar, mahal tetapi tidak optimal dan berumur pendek.
Kita gemar berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan kota cerdas. Namun persoalan paling dasar, sampah rumah tangga belum juga kita tuntaskan. Sampah menjadi pengingat yang jujur bahwa kemajuan tidak diukur dari seberapa sering kita menggunakan istilah modern, tetapi dari seberapa konsisten kita menyelesaikan masalah paling sederhana.
Membenahi persoalan sampah bukan sekadar urusan teknis, dan bukan pula hanya urusan cleaning service. Ini adalah pekerjaan sosial, kultural, dan politik. Pengelolaan sampah membutuhkan keteladanan, pendidikan sejak dini, penegakan aturan yang tegas, serta keberanian untuk tidak selalu menyenangkan publik. Tanpa itu semua, konsep zero waste hanya akan menjadi slogan, dan TPA akan terus tumbuh menjadi monumen kegagalan kita sendiri.
Selama sampah masih dianggap sepele, selama itu pula kita akan terus hidup berdampingan dengan gunung-gunung sampah. Warisan yang kita tinggalkan bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ketidakseriusan.
Alat AksesVisi
