Makassar 10 Januari 2026
Menjadi profesor kerap dibayangkan sebagai puncak karier akademik: ruang kerja yang tenang, diskusi intelektual yang mendalam, riset yang berkelanjutan, serta menjamin kebebasan berpikir. Namun, impian ini sering kali runtuh ketika berhadapan dengan realitas keseharian dosen, terutama di era ketika administrasi tumbuh lebih cepat daripada jumlah publikasi ilmiah.
Secara normatif, profesor adalah simbol otoritas keilmuan. Ia diharapkan menjadi role model dalam tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ironisnya, jalan menuju jabatan tersebut justru dipenuhi oleh rintangan administratif yang tidak selalu berkorelasi langsung dengan kualitas keilmuan.
Bukannya menilai kedalaman gagasan, sistem sering kali lebih tertarik pada kelengkapan unggahan, kesesuaian format, dan ketepatan waktu pengisian kolom, yang jika salah satu terlewat, dapat menggugurkan segalanya. Dalam konteks ini, seorang dosen bisa saja unggul secara intelektual, tetapi gugur secara administratif.
Aturan administrasi yang semakin ketat sejatinya lahir dari niat baik: menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mutu. Namun, ketika niat baik tersebut bertransformasi menjadi tumpukan prosedur yang berlapis-lapis, ia berpotensi berubah menjadi beban struktural.
Dosen tidak lagi hanya dituntut untuk menulis artikel ilmiah, tetapi juga menjadi ahli unggah dokumen, penafsir juknis, dan pengelola sistem informasi yang terus diperbarui, kadang tanpa pemberitahuan yang memadai. Dalam kondisi ini, kecakapan akademik terasa kurang lengkap tanpa literasi birokrasi tingkat lanjut.
Akibatnya, waktu dosen terfragmentasi. Jam-jam yang seharusnya digunakan untuk membaca literatur, membimbing mahasiswa, atau merancang penelitian, perlahan tersedot oleh kewajiban administratif. Dosen menjadi pekerja multitasking yang unik: pagi mengajar, siang meneliti, sore mengabdi, malam mengunggah bukti kegiatan dan dini hari bertanya-tanya apakah file yang diunggah sudah sesuai ukuran maksimal.
Humor pahitnya, kesalahan teknis kecil sering kali lebih berdampak daripada kekosongan gagasan besar. Dalam situasi seperti ini, tidak mengherankan jika sebagian dosen merasa bahwa proses menuju profesor bukan lagi perjalanan intelektual, melainkan maraton administratif.
Ketahanan mental diuji bukan oleh kritik sejawat, tetapi oleh notifikasi “berkas Anda belum lengkap”. Bahkan, ada kesan bahwa sistem lebih percaya pada checklist daripada integritas akademik.
Profesor, pada akhirnya, bukan hanya mereka yang paling produktif secara ilmiah, tetapi juga yang paling sabar dan telaten mengelola administrasi. Yang lebih mengkhawatirkan, tekanan administratif ini berpotensi menggeser orientasi dosen. Penelitian dilakukan bukan karena dorongan rasa ingin tahu, melainkan demi memenuhi angka kredit. Pengabdian masyarakat dirancang agar mudah dilaporkan, bukan semata-mata berdampak. Pengajaran pun berisiko terpinggirkan. Tridharma bertransformasi menjadi tri-laporan.
Tulisan ini bukan seruan untuk meniadakan administrasi, melainkan ajakan untuk merefleksikan proporsinya. Administrasi seharusnya menjadi alat, bukan tujuan; penopang akademisi, bukan pusat gravitasi aktivitas dosen. Jika tidak, kita berisiko melahirkan profesor yang mahir mengelola sistem, tetapi kelelahan berpikir. Dan tentu, universitas tidak dibangun untuk mencetak administrator berjas akademik semata.
Pada akhirnya, menjadi profesor seharusnya tetap tentang gagasan, kontribusi, dan keberanian intelektual. Jika prosesnya terasa semakin susah, mungkin bukan karena dosennya kurang layak, tetapi karena jalannya terlalu berliku. Para Dosen di tengah segala keterbatasan waktu, mereka masih percaya bahwa ilmu pengetahuan layak diperjuangkan
Alat AksesVisi
