Di era media sosial, satu kalimat bisa lebih berisik daripada satu buku. Ia melompat dari layar ke layar, dari grup ke grup, dari emosi ke emosi, tanpa sempat diajak duduk, apalagi diajak berpikir.
Begitulah yang terjadi ketika sebuah potongan video pernyataan Sekjen Kemenag tentang guru madrasah menjadi viral. Dalam hitungan jam, amarah terkumpul, penilaian mengeras, dan kesimpulan seolah sudah final, padahal kalimatnya belum sempat dipahami secara utuh.
Fenomena ini sesungguhnya bukan soal siapa yang benar atau salah, melainkan soal cara kita berpikir sebagai masyarakat. Kita hidup di zaman kecepatan, tetapi sering lupa bahwa pemahaman tidak pernah lahir dari tergesa-gesa.
Video yang viral itu bukan rekaman kosong; ia adalah potongan dari percakapan panjang dalam forum resmi, dengan konteks kebijakan, tata kelola, dan kompleksitas birokrasi pendidikan keagamaan. Namun algoritma tidak peduli pada konteks. Ia hanya peduli pada bagian yang paling mudah memicu emosi. Akibatnya, yang sampai ke publik bukanlah gagasan utuh, melainkan serpihan yang telah kehilangan rumah maknanya.
Reaksi publik yang keras terhadap video tersebut dapat dipahami. Guru adalah profesi yang sarat pengorbanan, sering kali kurang diapresiasi secara material, tetapi dituntut secara moral. Ketika ada kesan bahwa profesi ini diremehkan, emosi wajar muncul. Namun, emosi yang wajar tidak otomatis melahirkan penilaian yang adil. Di sinilah berpikir lambat menjadi penting.
Media sosial hampir selalu memiliki cara berpikir yang cepat, intuitif, dan emosional. Kita bereaksi sebelum memahami, marah sebelum menimbang, dan menyimpulkan sebelum bertanya. Padahal isu kebijakan publik terutama pendidikan menuntut cara berpikir lebih lambat, bertanya ulang, dan membaca konteks.
Dalam klarifikasinya, Sekjen Kemenag menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan tidak ada niat merendahkan guru madrasah. Ia berbicara tentang batasan struktural negara, bukan nilai martabat profesi.
Di titik ini, refleksi menjadi penting: apakah kita sedang mengkritik substansi kebijakan, atau sedang menghukum cara bicara yang dipotong? Keduanya berbeda, tetapi sering tercampur dalam hiruk-pikuk viralitas.
Berpikir lambat bukan berarti menolak kritik. Justru sebaliknya: kritik yang baik hanya mungkin lahir dari pemahaman yang utuh. Kritik tanpa konteks ibarat diagnosa medis hanya dari satu gejala, cepat, meyakinkan, tetapi berbahaya.
Marah karena satu potongan video itu seperti langsung menyimpulkan rasa satu panci sayur hanya dari satu sendok yang belum diaduk. Bisa jadi asin, bisa jadi hambar. Padahal masalahnya bukan bumbunya, tapi kita terlalu buru-buru mencicipi.
Akhirnya, polemik ini memberi kita cermin. Bukan hanya tentang pejabat, guru, atau kementerian, tetapi tentang kebiasaan berpikir kita sebagai publik. Apakah kita ingin menjadi masyarakat yang cepat tersinggung atau masyarakat yang tahan berpikir? Cepat marah atau kuat memahami?
Di tengah dunia yang bergerak makin cepat, berpikir lambat justru menjadi tindakan yang efektif. Ia menuntut kesabaran, kerendahan hati intelektual, dan keberanian untuk menunda penghakiman. Dan mungkin, dari sanalah percakapan yang lebih adil, tentang guru, kebijakan, dan masa depan pendidikan bisa benar-benar dimulai.
Alat AksesVisi
