Salah satu kekuatan utama hukum Islam terletak pada kemampuannya membaca realitas secara jujur dan proporsional. Dalam kerangka maqasid based, setiap persoalan keagamaan hampir selalu mengandung dua unsur sekaligus: maslahat (manfaat) dan mafsadah (mudarat).
Tidak ada praktik manusia yang sepenuhnya bersih dari sisi negatif, dan tidak pula ada perbuatan yang seluruhnya buruk tanpa sedikit pun potensi kebaikan. Karena itu, Islam tidak menetapkan hukum dengan logika hitam-putih, melainkan dengan logika penimbangan.
Di sinilah fitur penting maqasid based bekerja, yakni menjadikan maslahat dominan sebagai ukuran utama dalam penentuan hukum. Syariah tidak berhenti pada pertanyaan “ada dalil atau tidak”, tetapi melangkah lebih jauh: “dampak apa yang paling besar dihasilkan?”.
Jika suatu perbuatan secara mayoritas melahirkan kemaslahatan, maka ia cenderung dibolehkan atau dianjurkan. Sebaliknya, jika mafsadahnya lebih besar atau sebanding dengan maslahatnya, maka ia layak dibatasi bahkan dilarang.
Cara pandang ini sekaligus mengoreksi kecenderungan beragama yang terlalu tekstual dan kaku. Sebagian orang seakan menganggap bahwa selama ada teks yang membolehkan, maka semua bentuk praktik otomatis sah, tanpa perlu melihat akibatnya. Padahal, dalam tradisi hukum Islam, akibat (al-ma’alat) justru menjadi bagian penting dari pertimbangan hukum. Hukum tidak boleh menutup mata dari realitas sosial.
Contoh aktual dapat kita lihat pada penggunaan media sosial. Media sosial jelas mengandung mafsadah: hoaks, fitnah, perundungan, dan adiksi digital. Namun pada saat yang sama, ia juga menghadirkan maslahat besar: sarana dakwah, edukasi, promosi usaha kecil, hingga ruang partisipasi publik. Karena maslahatnya lebih dominan dan mafsadahnya bisa dikendalikan, maka Islam tidak mengharamkan media sosial. Yang diatur adalah etika dan cara penggunaannya. Inilah logika maslahat dominan bekerja.
Contoh lain adalah kebijakan pembatasan usia nikah. Secara normatif, tidak ada angka eksplisit dalam nash yang menentukan batas usia. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa pernikahan usia anak sering melahirkan mafsadah besar: putus sekolah, kemiskinan, kekerasan domestik, dan risiko kesehatan. Ketika mafsadah ini bersifat masif dan berulang, maka negara berhak menetapkan batas usia demi menjaga maslahat yang lebih luas. Penetapan ini sejalan dengan prinsip maqasid based, meskipun tidak disebutkan secara literal dalam teks.
Dalam praktik ibadah pun logika yang sama berlaku. Salat tarawih berjamaah di masjid adalah sunnah yang mulia. Tetapi jika dalam kondisi tertentu justru menimbulkan konflik keluarga, kelelahan ekstrem, atau mengabaikan kewajiban domestik, maka maslahatnya menjadi relatif. Dalam situasi seperti ini, salat di rumah dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat. Yang dinilai bukan sekadar bentuk ibadahnya, tetapi dampak keseluruhannya.
Logika maslahat dominan juga tampak dalam kebijakan lalu lintas, pajak, dan administrasi kependudukan. Semua itu tidak dikenal secara eksplisit dalam teks klasik, tetapi dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan stabilitas sosial. Selama kebijakan tersebut mayoritas menghadirkan maslahat, maka ia sejalan dengan tujuan syariah.
Dengan demikian, maqasid based mengajarkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata. Ia tidak memusuhi perubahan, tetapi menuntun perubahan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai ilahiah. Ketika umat memahami logika ini, mereka tidak akan mudah mengharamkan sesuatu hanya karena tidak ditemukan teks spesifik, dan tidak pula gegabah membolehkan sesuatu tanpa menimbang dampaknya.
Di sinilah wajah Islam yang dewasa dan membumi: Islam yang menimbang, bukan sekadar menyalin; Islam yang mengukur dampak, bukan hanya menghafal dalil. Sebab pada akhirnya, ruh syariah adalah menjaga manusia, bukan memberatkan mereka.
(*)
Alat AksesVisi
