Dari kampung Pambusuang, saya melanjutkan pendidikan ke ibu kota kabupaten, Polewali. Di sanalah saya bersekolah di Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP IAIN).
Selama di Polewali, hampir semua kegiatan keagamaan saya ikuti—baik yang diselenggarakan oleh NU, Muhammadiyah, PSII, maupun Perti.
Kegiatan NU saya ikuti karena pada saat itu merekalah yang mayoritas. Bahkan para pemudanya, IPNU, sepakat mengangkat saya sebagai Ketua KSP IAIN (setara dengan Ketua OSIS sekarang).
Namun, hal itu tidak mengurangi keaktifan saya di organisasi lain. Jika ada kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di sekolah Muhammadiyah di Jalan Kemakmuran Polewali, saya hadir. Jika ada kegiatan pemuda Perti, saya pun ikut—selama tidak ada larangan.
Saya juga mengikuti aktivitas PII yang dibimbing oleh guru kami, Drs. H. Syamsuddin beserta istri. Bahkan dalam kegiatan pengkaderan pemuda SI, saya pun turut serta.
Sikap ini akhirnya menarik perhatian. Saya dipanggil secara khusus oleh Ketua Dewan Syura, K.H. Muhsin Tahir—putra Imam Lapeo—dan “diinterogasi” layaknya seorang pelanggar. Beliau langsung menanyakan inti persoalan:
“Kenapa ikut kegiatan SI?”
Saya menjawab dengan polos, “Karena SI juga Islam.”
Beliau kemudian memberi isyarat bahwa langkah saya itu “sudah mulai salah.” Saya tidak bereaksi, tetapi menyimpan peristiwa itu sebagai pelajaran penting.
Dampaknya, pada pemilihan berikutnya saya tidak lagi terpilih sebagai Ketua KSP IAIN. Namun saya menerimanya. Itu adalah risiko dari sebuah sikap—sebuah cita-cita untuk melihat umat tidak terpecah oleh klaim kebenaran masing-masing.
Pada tahun 1973, saya tamat dari SP IAIN dan melanjutkan studi ke Makassar, memilih Fakultas Adab. Sikap terbuka yang saya bawa dari kampung tetap saya pertahankan.
Banyak teman bangga aktif di organisasi ekstra seperti PMII atau HMI. Saya sempat tergoda untuk ikut aktif, namun saya urungkan niat itu ketika menyaksikan di depa mata saya, langsung bentrokan fisik antara pendukung kedua organisasi tersebut.
Akhirnya, saya memilih aktif di IMMIM. Saya mengikuti hampir semua kegiatannya. Di sela-sela itu, saya banyak menghabiskan waktu membaca di perpustakaan DPP IMMIM.
Ada satu rubrik di majalah Horison yang menjadi favorit saya. Bahkan saya menunggu setiap edisi terbitnya hanya untuk membaca rubrik tersebut.
Hal yang sangat menarik bagi saya di IMMIM adalah cara mereka merekrut pengurus dan menjalankan dakwah—tanpa membeda-bedakan latar belakang organisasi.
Beberapa dekade kemudian, saya dipercaya menjadi Ketua Umum DPP IMMIM. Kebijakan inklusif yang diwariskan pendirinya, H. Fadli Luran, saya teruskan—baik dalam komposisi pengurus maupun dalam aktivitas dakwah.
Saya merasakan ketenangan dalam bergaul dengan para pengurus yang berasal dari latar belakang berbeda. Pada titik ini, saya merasa sebagian dari cita-cita saya—tentang persatuan dalam perbedaan—mulai menemukan bentuknya.
Tulisan ini sengaja saya hadirkan secara terbuka, agar mendapatkan pandangan kritis secara jernih. Saya percaya, kritik yang sehat hanya mungkin lahir dari keterbukaan.
Seorang ahli hikmah pernah berpesan:
“Semakin tinggi cita-cita, semakin besar tantangan yang menghadang; semakin banyak rintangan yang menghalangi, dan semakin besar pula pahala yang akan menunggu.”
Saya berpegang pada prinsip: menerima kebaikan dari mana pun datangnya. Kebaikan tidak dimonopoli oleh satu sekte, organisasi, atau mazhab.
Sebagaimana ungkapan hikmah:
“Ambillah kebaikan dari mana pun ia datang, bahkan dari pantat ayam sekal pun jika itu telur atau kebenaran, jangan ragu untuk memungutnya.”
Wassalam,Kompleks GFM, 28 Maret 2026
Alat AksesVisi
