Transformasi digital sering kali dikaitkan dengan teknologi, platform digital, data, dan kecerdasan buatan. Namun, teknologi semata tidak dapat mentransformasi institusi publik. Di balik setiap transformasi yang sukses, terdapat kepemimpinan yang mampu memberikan arah, membangun komitmen, dan mengelola perubahan organisasi. Kepemimpinan digital merupakan kunci keberhasilan transformasi sektor publik.
Para pemimpin digital harus melampaui peran tradisional sebagai manajer administratif. Mereka perlu mengembangkan visi yang jelas mengenai bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan nilai publik sekaligus menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung inovasi dan adaptasi. Adie et al (2024) menekankan bahwa kepemimpinan digital di sektor publik memerlukan kompetensi baru untuk menavigasi perubahan teknologi beserta konsekuensi kelembagaannya.
Salah satu tantangan terbesar adalah budaya organisasi. Transformasi digital mengubah rutinitas yang sudah mapan, proses pengambilan keputusan, dan pola interaksi di dalam institusi publik. Tanpa kepemimpinan yang efektif, inisiatif digital akan berjalan secara terfragmentasi atau menjadi digitalisasi birokrasi yang sudah ada. Kepemimpinan digital mendorong aparatur publik untuk belajar, berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan internal maupun eksternal.
Pada tingkat strategis, transformasi digital memerlukan komitmen dari jajaran tertinggi organisasi pemerintah. Kristensen dan Andersen (2023) menunjukkan pentingnya peran eksekutif senior dalam membentuk pemerintahan digital melalui arahan strategis, koordinasi, dan komitmen organisasi. Artinya kepemimpinan digital tidak boleh didelegasikan sepenuhnya kepada unit teknologi informasi. Tanggung jawab utama pemimpin sektor publik dalam transformasi digital adalah memberi peningkatan pada strategi kelembagaan, sumber daya manusia, penyediaan layanan, dan hubungan dengan warga negara.
Di Indonesia, penguatan kepemimpinan digital sangatlah penting untuk memastikan bahwa SPBE dan inisiatif digital lainnya menghasilkan transformasi administrasi yang nyata. Institusi publik dalam arti luas --- yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga publik lainnya --- membutuhkan pemimpin yang mampu menghubungkan teknologi dengan permasalahan publik, kapasitas organisasi, dan kebutuhan warga. Masa depan administrasi publik digital tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi pemerintah, tetapi pada kemampuan pemimpin mengubah peluang teknologi menjadi nilai publik yang berkelanjutan.
The author is a Lecturer in the Postgraduate Program at UIN Alauddin Makassar, a public speaker, and an author of books and international journals (Digital Public Administration; Communication & Information Technology).