Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan administrasi publik atau pemerintahan di Indonesia. Di satu sisi pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, sistem informasi pemerintahan, dan layanan publik berbasis elektronik memberikan peluang bagi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel. Di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut harus diimbangi kepatuhan terhadap hukum dan etika agar digunakan melayani keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan seluruh rakyat.
Pemerintah memiliki kewenangan mengelola data dan informasi demi kepentingan publik, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, terutama dalam hal pengawasan, pemantauan, dan pengumpulan informasi pribadi. Penerapan teknologi digital harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pentingnya penggunaan teknologi digital sesuai aturan dapat dilihat dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret 4 jenderal Polri. Operasi penyadapan tanpa prosedur hukum itu diduga berlangsung sepanjang 2025-2026 yang menyasar Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha media, hingga tokoh masyarakat. Nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur semestinya (CNN Indonesia, 06/11/26).
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa teknologi yang seharusnya digunakan untuk mendukung keamanan dan kepentingan negara dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak disertai kepatuhan terhadap hukum, pengawasan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penyadapan ilegal adalah sisi gelap penggunaan teknologi digital yang perlu diwaspadai dan diatasi oleh pemerintah dalam era keterbukaan saat ini .
Kasus penyadapan ilegal menunjukkan perlunya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan landasan hukum terhadap perlindungan data pribadi masyarakat, pejabat negara, maupun individu lainnya dari akses dan pemrosesan yang tidak sah. Perlindungan tersebut harus sejalan dengan pengamanan data pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sehingga kerahasiaan, keutuhan, keamanan, dan akuntabilitas data negara maupun masyarakat tetap terjamin. Setiap pemanfaatan teknologi, termasuk penyadapan dilakukan sesuai prosedur, hukum (legal), kewenangan, tujuan yang jelas, dan mekanisme pengawasan agar digitalisasi pemerintahan benar-benar menciptakan keadilan, kemakmuran, serta kemaslahatan rakyat, bukan menjadi alat pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Keberhasilan administrasi publik atau pemerintahan digital mencakup penggunaan aplikasi dan kemampuan meningkatkan kesejahteraan serta melindungi kepentingan rakyat. Teknologi yang digunakan sesuai aturan menjadi sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang merata, serta kehidupan yang lebih makmur. Prinsip utama pemerintahan digital menempatkan teknologi sebagai alat untuk melayani manusia, bukan sebagai instrumen untuk mengawasi, mengendalikan, atau merugikan warga negara.*
Muhammad Anshar Akil adalah dosen UIN Alauddin Makassar pada program S1, S2, dan S3. Peneliti dan penulis bidang Administrasi Publik Digital; Penyiaran Multimedia; Teknologi Komunikasi & Informasi.