“Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya terlihat dari gedung menjulang tapi dari perilaku masyarakat di jalan"
Pagi ini saya bergegas menuju kampus untuk mengajar pukul 07.30. Biasanya perjalanan dari rumah saya ke kantor hanya membutuhkan waktu sekitar 15–20 menit. Saya berangkat pukul 06.50 dengan asumsi pukul 07.15 sudah tiba. Namun, perkiraan itu berubah ketika kendaraan menumpuk di sebuah perempatan. Jalan sebenarnya tidak sempit. Persoalannya bukan kapasitas jalan, melainkan kapasitas manusia dalam mengendalikan ego.
Di persimpangan, setiap orang merasa memiliki hak untuk lebih dahulu. Pengendara ingin cepat, tetapi pada saat yang sama mengambil jalur orang lain. Sepeda motor bergerak ke kiri, ke kanan, bahkan memasuki ruang yang bukan lane-nya. Mereka seolah memiliki logika sendiri: yang penting saya duluan. Akibatnya, semua ingin cepat, tetapi justru semuanya menjadi lambat.
Inilah menariknya jika berlalu lintas tidak disertai etika dibaca. Etika pada dasarnya adalah kemampuan manusia membatasi kebebasan dirinya demi kehidupan bersama. Immanuel Kant mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menjadikan dirinya sebagai pusat segala sesuatu; tindakan moral harus dapat diterima sebagai prinsip yang berlaku secara universal. Jika semua orang menerapkan prinsip “saya boleh mengambil jalan orang lain demi kepentingan saya”, maka jalan raya akan berubah menjadi kekacauan.
Persoalan lalu lintas dengan demikian bukan sekadar persoalan kendaraan, polisi, rambu, atau lampu merah. Ia adalah cermin karakter sosial.
Kita sering berbicara tentang disiplin sebagai sesuatu yang kecil, berhenti di belakang garis, menggunakan lane yang benar, memberi kesempatan kendaraan lain, tidak menerobos lampu merah, atau tidak menyerobot antrean. Padahal, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang membentuk peradaban.
Yang lebih memprihatinkan, kadang lalu lintas justru diatur oleh masyarakat secara spontan, bukan oleh petugas yang memiliki kompetensi. Niatnya mungkin membantu, tetapi ketika aturan digantikan oleh improvisasi, muncul persoalan baru. Bahkan jika benar ada praktik mendahulukan kendaraan berdasarkan siapa yang memberikan tip, maka persoalannya telah bergeser dari ketidakdisiplinan menjadi krisis etika dan keadilan. Ruang publik tidak boleh berubah menjadi ruang transaksi kepentingan.
Filsafat etika mengajarkan bahwa kehidupan bersama membutuhkan aturan yang disepakati dan dipatuhi. Hukum kehilangan makna ketika setiap orang merasa dirinya memiliki pengecualian. Di jalan raya kita sering melihat paradoks itu, seseorang menuntut orang lain disiplin, tetapi dirinya sendiri merasa boleh melanggar karena sedang terburu-buru.
Dari sini kita dapat melihat bahwa kemacetan sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis. Kemacetan adalah salah satu bentuk materialisasi ego manusia. Ketika ego terlalu besar, ruang yang sebenarnya cukup menjadi terasa sempit. Ketika semua ingin didahulukan, tidak ada yang benar-benar menjadi yang pertama.
Indonesia tidak akan pernah menjadi negara besar hanya karena memiliki populasi besar, sumber daya alam melimpah, gedung pencakar langit, jalan tol, atau teknologi modern. Negara besar membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran etis. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu mengubah kebebasan menjadi tanggung jawab dan kepentingan pribadi menjadi kepentingan bersama.
Karena itu, jangan anggap disiplin berlalu lintas sebagai perkara sepele. Bangsa yang tidak mampu tertib di jalan raya akan sulit membangun ketertiban dalam kehidupan bernegara. Jika di persimpangan kecil saja ego mengalahkan aturan, bagaimana kita berharap ego sektoral, kepentingan politik, korupsi, dan ketidakadilan dapat dikalahkan dalam ruang yang lebih besar?
Sebelum membangun Indonesia menjadi negara besar, mungkin kita perlu belajar menjadi masyarakat yang tertib ketika berada di persimpangan.
Sungguminasa 7 September 2026