Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada warga. Pengelolaan urusan publik kini melibatkan semakin banyak aktor. Platform digital, media sosial, aplikasi pelayanan, dan berbagai teknologi informasi menyediakan ruang interaksi baru bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Inilah digital governance atau tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital yang menciptakan kolaborasi multi aktor dalam mengelola kepentingan publik.
Dalam digital governance, pemerintah tetap memiliki posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan penyelenggara pelayanan publik namun melibatkan kerjasama sektor swasta dan masyarakat. Perusahaan teknologi, misalnya menyediakan infrastruktur dan solusi digital yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk memberikan masukan, berbagi informasi melalui kanal digital. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat berkembang dari komunikasi satu arah menjadi interaktif dinamis.
Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan aplikasi pelayanan publik, memanfaatkan platform digital sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat, atau membangun sistem berbagi data untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Masyarakat dapat terlibat melalui crowdsourcing, konsultasi publik secara daring, pelaporan masalah lingkungan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Penggunaan teknologi dalam pemerintahan membutuhkan tata kelola yang baik. Digital governance menyangkut cara membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, kolaboratif, dan akuntabel berbasis teknologi. Perlindungan data, keamanan informasi, kesetaraan akses, serta kepentingan masyarakat merupakan bagian dari pengelolaan digital. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Digitalisasi harus disertai kebijakan inklusif untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh informasi dan pelayanan publik.
Masa depan administrasi publik digital berkaitan dengan kemampuan multi aktor membangun ekosistem kolaborasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat memiliki sumber daya, pengetahuan, serta kepentingan yang berbeda. Tata kelola digital mempertemukan berbagai kapasitas tersebut dalam menangani persoalan publik secara terpadu. Digital governance membentuk hubungan kerja baru antara pemerintah dan berbagai aktor di sekitarnya. Teknologi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi, sementara kualitas institusi, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik menjadi fondasi pengelolaan pemerintahan digital.*
Penulis adalah dosen UIN Alauddin Makassar (S1, S2, dan S3); pembicara public; penulis buku; penulis artikel jurnal nasional dan internasional (bidang Administrasi Publik Digital; Penyiaran Multimedia; Teknologi Informasi & Komunikasi); Reviewer; anggota Springer Nature Research Communities.