Gambar Prof. Ahmad Zainul Hamdi: MB Jadi Benteng Indonesia dari Ancaman Radikalisme dan Intoleransi

Prof. Ahmad Zainul Hamdi: MB Jadi Benteng Indonesia dari Ancaman Radikalisme dan Intoleransi

UIN Alauddin Online – Keragaman agama yang selama berabad-abad menjadi kekuatan bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan serius. Menguatnya eksklusivisme keagamaan, politisasi identitas, hingga penyebaran ideologi ekstrem menjadi ancaman bagi harmoni sosial dan persatuan nasional. Karena itu, moderasi beragama dinilai bukan sekadar wacana toleransi, melainkan strategi penting untuk menjaga keutuhan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., dalam pemaparannya bertajuk Urgensi Moderasi Beragama dalam Rangka Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi untuk Menjaga Indonesia  di Swiss-Belhotel Waterfront, Kota Makassar, Rabu, 11 November 2026.

Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kehidupan antarumat beragama tumbuh melalui proses interaksi sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara damai. Penyebaran agama di Nusantara, termasuk Islam, Hindu, dan Buddha, banyak berlangsung melalui jalur perdagangan, perkawinan, serta akulturasi budaya, bukan melalui ekspansi militer berskala besar.

Tradisi tersebut terlihat dalam pendekatan dakwah Wali Songo yang mengakomodasi kebudayaan lokal. Masjid Menara Kudus, misalnya, memperlihatkan perpaduan arsitektur Islam dan budaya Hindu. Begitu pula penggunaan wayang sebagai media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai tauhid melalui kesenian yang telah dikenal masyarakat.

Menurut Prof Inung, kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antarumat beragama. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika, tradisi Pela Gandong di Maluku, serta Satu Tungku Tiga Batu di Papua Barat merupakan contoh bagaimana masyarakat Nusantara membangun persaudaraan di tengah perbedaan identitas keagamaan.

Namun, warisan harmoni tersebut tidak boleh dianggap akan bertahan dengan sendirinya. Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yang mengancam kerukunan, mulai dari saling curiga antarumat beragama, konflik sosial berlatar sentimen agama, eksklusivisme keagamaan, munculnya kelompok vigilante, terorisme, ekstremisme, hingga penolakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ahmad juga menjelaskan bahwa konflik berlatar agama tidak selalu berakar pada perbedaan keyakinan. Konflik Poso dan Ambon, misalnya, memiliki dimensi persoalan sosial, ekonomi, perubahan demografi, serta perebutan sumber daya dan jabatan politik. Dalam situasi tersebut, identitas agama dapat dimobilisasi untuk memperkuat solidaritas kelompok yang berkonflik.

Ia menguraikan tiga pendekatan teori untuk memahami keretakan harmoni tersebut, yakni deprivasi relatif, mobilisasi sumber daya, dan transnasionalisme agama. Ketiganya menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi, kemampuan mobilisasi kelompok, serta masuknya ideologi lintas negara dapat memperbesar potensi radikalisme dan intoleransi.

Lebih jauh, kegagalan menjaga harmoni keagamaan berpotensi membawa konsekuensi serius bagi masa depan Indonesia. Bukan hanya memicu konflik sosial dan mengancam disintegrasi bangsa, tetapi juga dapat menghambat investasi, menurunkan kualitas sumber daya manusia, serta melemahkan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Dalam konteks tersebut, Ahmad menegaskan pentingnya moderasi beragama sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga persatuan bangsa.

“Moderasi beragama adalah investasi jangka panjang untuk menjaga agar rajutan tenun kebangsaan Indonesia tidak robek,” demikian salah satu penegasan dalam materi presentasinya.

Ia menjelaskan, moderasi beragama memiliki empat fungsi strategis. Pertama, memotong akar radikalisme melalui penguatan prinsip *tawasuth* (moderat), *tawazun* (berimbang), dan *tasamuh* (toleran). Kedua, mencegah politisasi agama yang memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan kekuasaan.

Ketiga, memperkuat kepercayaan sosial (*social trust*) melalui dialog antarumat beragama sehingga prasangka dapat dikurangi dan kerja sama antarkelompok semakin kuat. Keempat, menyelaraskan kehidupan beragama dengan komitmen kebangsaan.

“Menjadi religius tidak berarti memusuhi negara,” demikian pesan yang ditekankan dalam pemaparan tersebut. Pancasila dan UUD 1945, menurut kerangka pemikiran yang disampaikan, merupakan kesepakatan luhur yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama.

Ahmad juga mengingatkan bahwa harmoni tidak cukup dipertahankan melalui slogan toleransi. Diperlukan kerja kebudayaan yang aktif, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan ekonomi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam konflik berbasis identitas.

Eksklusivisme dan radikalisme, dalam analisisnya, dapat tumbuh ketika demokrasi rapuh, identitas agama dipolitisasi, dan ideologi transnasional berkembang tanpa penyaringan kritis.

Karena itu, moderasi beragama bukan dimaksudkan untuk mencampuri keyakinan seseorang. Sebaliknya, moderasi menjadi ikhtiar menjaga ruang publik agar setiap warga negara dapat menjalankan agama dan keyakinannya tanpa mengalami penindasan maupun diskriminasi.

Pesan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikutip dalam materi presentasi: “Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu.”

Pada akhirnya, menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Ia merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Di tengah keberagaman yang menjadi identitas Indonesia, moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan, melainkan tetap menjadi kekuatan untuk membangun masa depan bangsa.

Previous Post Dr. Nasrullah Bahas Literasi dan FOMO dalam Festival Literasi Kota Palopo 2026
Next Post UKM RITMA UIN Alauddin Gelar Pengukuhan Intellectual Camp XIV, Perkuat Kapasitas Kepemimpinan