Perkuat Tata Kelola Informasi Publik, UIN Alauddin Integrasikan PPID Pelaksana ke Website Unit Kerja
UIN Alauddin Online – Penguatan keterbukaan informasi publik di UIN Alauddin Makassar mulai diarahkan pada pembenahan tata kelola hingga tingkat fakultas dan unit kerja. Melalui penerapan SIGAP-PPID (Sistem Informasi dan Governance Akses Publik), pengelolaan informasi publik didorong berjalan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan SIGAP-PPID yang diselenggarakan Tim Proyek Perubahan PKN Tingkat II bersama PPID UIN Alauddin Makassar secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan PPID Pelaksana dan pengelola website fakultas, Pascasarjana, lembaga, serta unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Bimtek menjadi bagian dari proyek perubahan bertajuk Strategi Penguatan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik melalui SIGAP-PPID UIN Alauddin Makassar, dengan slogan Informatif Dipertahankan, Tata Kelola Ditingkatkan.
Project Leader, Ismi Sabariah, S.A.B., M.Adm.SDA., dalam pemaparannya menjelaskan kebijakan tata kelola keterbukaan informasi publik yang menjadi landasan pelaksanaan SIGAP-PPID. Kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Rektor Nomor 1127 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di UIN Alauddin Makassar.
Melalui kebijakan ini, pengelolaan informasi publik diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah pada masing-masing unit, tetapi terkoordinasi dalam satu tata kelola yang memastikan informasi tersedia secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SIGAP-PPID dibangun melalui lima komponen utama, yakni SIGAP Data, SIGAP DIP (Daftar Informasi Publik), SIGAP Layanan, SIGAP Evidence (Bukti Dukung), dan SIGAP Monev (Monitoring dan Evaluasi).
Dalam pembagian tanggung jawabnya, PPID Utama berperan menyusun pedoman teknis, standar operasional prosedur (SOP), serta instrumen monitoring dan evaluasi. Sementara itu, pimpinan fakultas dan unit kerja bertanggung jawab menyediakan informasi yang dikuasai, menetapkan petugas penghubung melalui surat keputusan, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.
Dukungan teknis, integrasi sistem, pemeliharaan server, dan keamanan informasi menjadi bagian dari tanggung jawab PUSTIPAD bersama unit terkait.
Pada sesi berikutnya, Syahbuddin, S.Kom., M.Kom., MTA., memaparkan pedoman pelaksanaan standar keterbukaan informasi publik pada website. Ia menguraikan lima dimensi yang menjadi indikator mutu keterbukaan informasi, yaitu transparansi, aksesibilitas, akuntabilitas, akurasi, dan keamanan.
Pengelola website juga diarahkan untuk memastikan ketersediaan informasi layanan akademik, kontak resmi unit, fitur pencarian atau FAQ, serta dokumen publik yang dapat diakses dan diunduh masyarakat.
Materi tersebut turut menekankan pentingnya pengelompokan informasi berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik, meliputi informasi berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan.
Monitoring dan evaluasi terhadap pemutakhiran informasi direncanakan berlangsung setiap tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Mekanisme ini diharapkan dapat memantau perkembangan sekaligus mengidentifikasi aspek tata kelola yang masih perlu diperbaiki pada masing-masing unit.
Aspek teknis implementasi SIGAP-PPID kemudian dipaparkan Muhammad Azhar Hairuddin, S.Kom., M.Kom., dari Tim PUSTIPAD UIN Alauddin Makassar. Ia menjelaskan bahwa menu khusus PPID Pelaksana telah diaktifkan pada dashboard admin CMS website fakultas dan program studi.
Pengelola website dapat mengelola halaman PPID melalui lima tahapan, yakni pengaturan identitas dan profil unit, pengunggahan dokumen informasi publik, pengisian Daftar Informasi Publik (DIP), pencantuman struktur tim PPID Pelaksana berdasarkan surat keputusan pimpinan, serta aktivasi halaman agar dapat diakses masyarakat.
Selain pengelolaan dokumen, kesiapan PPID juga menjadi perhatian dalam mengantisipasi potensi sengketa informasi publik. Pengelola unit diingatkan untuk memahami mekanisme pelayanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan melalui formulir resmi yang telah terintegrasi dengan PPID Utama.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Margono Setiawan, mengangkat persoalan sinkronisasi antara menu PPID yang sebelumnya telah dikembangkan secara mandiri di fakultas dengan modul PPID standar yang kini tersedia pada CMS.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Azhar Hairuddin dan Ismi Sabariah menjelaskan bahwa data dari menu PPID sebelumnya dapat disalin dan dipindahkan ke modul baru. Pengelola website juga diimbau menata menu utama secara proporsional, maksimal enam hingga tujuh menu pada bagian header, agar tampilan website tetap optimal pada berbagai ukuran layar.
Sebagai tindak lanjut, seluruh PPID Pelaksana dan pengelola website fakultas maupun unit kerja diminta segera melengkapi data utama, terutama informasi yang wajib tersedia setiap saat dan surat keputusan pembentukan tim pengelola PPID. Setelah data tersebut terpenuhi, halaman PPID masing-masing unit diminta segera diaktifkan melalui CMS.
Pemantauan terhadap perkembangan pemutakhiran informasi akan dilakukan PPID Utama secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan.
Melalui langkah tersebut, UIN Alauddin Makassar menargetkan predikat Badan Publik Informatif yang telah diraih dapat dipertahankan pada pengumuman hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Desember 2026. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola keterbukaan informasi publik agar tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi terwujud dalam pelayanan informasi yang konsisten di seluruh unit kerja.