Libatkan 60 Peserta dari Berbagai Daerah, LP2M UIN Alauddin Gelar ToT Moderasi Beragama
UIN Alauddin Online – Moderasi beragama tidak cukup berhenti pada pemahaman tentang toleransi dan keberagaman. Nilai tersebut perlu tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu menjadi salah satu penekanan dalam Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar.
UIN Alauddin Makassar kembali dipercaya Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) dalam program tersebut. Pelatihan berlangsung selama tujuh hari, 9–15 November 2026, di Swiss-Belhotel Pantai, Makassar, dengan melibatkan 60 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama.
Pembukaan kegiatan dihadiri Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T., Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, M.Th.I., serta sejumlah pejabat dan panitia penyelenggara.
Ketua LP2M UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, menegaskan bahwa moderasi beragama tidak boleh dimaknai sebagai upaya melemahkan keyakinan seseorang terhadap agamanya. Sebaliknya, pemahaman agama perlu berjalan beriringan dengan kemampuan merefleksikan nilai-nilai universal dalam kehidupan sosial.
“Moderasi beragama tentu bukan berarti melemahkan keyakinan terhadap agama kita. Pelatihan ini bukan dalam rangka melemahkan keyakinan, tetapi agar kita tidak hanya sekadar memahami agama yang kita anut, melainkan juga merefleksikan nilai-nilai universal dari agama tersebut, terutama dalam memperlakukan orang lain,” kata Rosmini.
Menurut Rosmini, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut semestinya tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem akademik, tata kelola kelembagaan, budaya organisasi, serta aktivitas kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Eks Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UIN Alauddin Makassar itu berharap pelatihan tersebut menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar menjadi agenda program yang selesai setelah tujuh hari pelaksanaan. Perubahan itu, antara lain, tercermin dalam pola pikir, kemampuan bernalar kritis dalam memandang keberagamaan, serta penerapan nilai moderasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
“Kita menghendaki bahwa dengan pelatihan moderasi beragama ini akan muncul sebuah perubahan, tidak hanya menghabiskan waktu tujuh hari tanpa ada perubahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BMBPSDM Kementerian Agama, Prof. Muhammad Ali Ramdhani, mengingatkan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan juga berpotensi memicu perpecahan.
Ia mencontohkan konflik di sejumlah negara yang memperlihatkan bagaimana perbedaan identitas dan pemahaman keagamaan dapat berkembang menjadi pertentangan antarkelompok. Menurutnya, agama dapat memperkuat kohesi sosial, tetapi juga berpotensi melahirkan segregasi sosial, bergantung pada cara manusia memahami dan menjalankan ajaran agamanya.
“Agama itu pada satu sisi bisa mengkohesikan sosial. Tetapi pada dimensi tertentu, dia bisa mengakibatkan segregasi sosial. Tergantung perspektif kita dalam beragama,” kata Ali Ramdhani.
Ia menegaskan bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Karena itu, perbedaan semestinya dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling meniadakan.
Ali Ramdhani juga menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mendangkalkan ajaran agama. Menurutnya, agama tidak perlu dimoderasikan karena nilai-nilai ajarannya telah mengandung prinsip moderasi. Hal yang perlu dibenahi justru cara pandang, pemahaman, dan sikap manusia dalam menjalankan kehidupan beragama.
“Yang perlu kita moderasikan bukan agama. Sebab agama sudah sangat moderat. Yang kita perlu moderasikan adalah cara pandang kita, cara pengalaman kita, dan sikap kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal.
Dalam hal toleransi, Ali Ramdhani mengingatkan bahwa menghormati perbedaan bukan berarti membenarkan seluruh tindakan atau menghilangkan prinsip keyakinan masing-masing. Toleransi justru menuntut kesediaan untuk menghormati perbedaan dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama serta menghargai tradisi dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.
Melalui penyelenggaraan ToT Moderasi Beragama 2026, LP2M UIN Alauddin Makassar diharapkan turut memperluas pemahaman sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai moderasi beragama, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.
