Bekali Peserta ToT MB, Prof Kamaluddin Abunawas Ungkap Peta Infiltrasi Radikalisme di Kampus
UIN Alauddin online – Perguruan tinggi tidak hanya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga arena kontestasi ideologi. Keterbukaan lingkungan akademik, aktivitas organisasi kemahasiswaan, hingga ruang digital dinilai dapat menjadi celah masuknya paham intoleransi dan radikalisme.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., dalam pemaparannya bertajuk Peta Ekstremisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Perguruan Tinggi pada kegiatan Training of Trainer (ToT) Moderasi Beragama PTP UIN Alauddin Makassar di Swiss-Belhotel Waterfront, Kota Makassar, Minggu 15 November 2026.
Dalam paparannya, Kamaluddin menjelaskan bahwa kampus merupakan ruang strategis yang memiliki posisi penting dalam pembentukan intelektual dan kepemimpinan masa depan. Namun, keterbukaan kampus, terutama setelah reformasi dan di tengah disrupsi digital, turut menghadirkan tantangan berupa masuknya ideologi eksklusif yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan demokrasi.
Menurut dia, upaya pencegahan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Kampus perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab melindungi lingkungan pendidikan dari berkembangnya intoleransi hingga ekstremisme kekerasan.
“Pencegahan harus dilakukan secara tepat sasaran. Kampus tidak boleh represif terhadap kebebasan akademik dan daya kritis mahasiswa, tetapi juga tidak boleh membiarkan intoleransi berkembang menjadi ekstremisme kekerasan,” demikian penekanan yang dirumuskan dari materi pemaparannya.
Kamaluddin mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Ketiganya kerap dipertukarkan, padahal memiliki karakteristik dan tingkat ancaman yang berbeda.
Intoleransi, misalnya, ditandai dengan penolakan atau diskriminasi terhadap hak kelompok lain yang berbeda keyakinan, identitas, maupun pandangan. Radikalisme mengarah pada keinginan mengubah tatanan sosial-politik secara mendasar dengan menolak konsensus dasar negara. Adapun ekstremisme kekerasan merujuk pada keyakinan dan tindakan yang membenarkan penggunaan kekerasan demi tujuan ideologis, politik, atau keagamaan.
Ia menggambarkan ketiganya dalam sebuah piramida radikalisasi. Intoleransi menempati lapisan paling dasar sekaligus menjadi pintu masuk menuju radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Meski demikian, seseorang yang menunjukkan sikap intoleran tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelaku terorisme.
Karena itu, menurut materi tersebut, memutus rantai intoleransi sejak tahap awal merupakan strategi pencegahan yang lebih efektif dan manusiawi.
Dalam pemaparannya, Kamaluddin memetakan tiga jalur yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan paham eksklusif di lingkungan perguruan tinggi. Ketiganya meliputi organisasi kemahasiswaan, ruang akademik dan fisik kampus, serta ruang digital.
Pada jalur organisasi kemahasiswaan, potensi infiltrasi dapat berlangsung melalui aktivitas kelompok, relasi dengan mentor eksternal, hingga penguasaan struktur organisasi. Sementara di lingkungan fisik kampus, masjid, musala, ruang perkuliahan, dan asrama dapat menjadi ruang penyebaran paham apabila pengelolaannya tidak disertai pengawasan dan pendampingan yang memadai.

Adapun ruang digital menghadirkan pola yang lebih kompleks. Konten singkat di media sosial dapat menjadi pintu awal untuk menarik perhatian mahasiswa. Ketertarikan tersebut kemudian berpotensi diarahkan menuju grup komunikasi tertutup yang membatasi akses terhadap perspektif berbeda.
Kerentanan mahasiswa juga tidak dapat dilepaskan dari faktor psikologis dan sosial. Masa pencarian identitas, idealisme yang tinggi, kekecewaan terhadap ketimpangan, pemahaman keagamaan yang dangkal, hingga keterasingan sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan perekrutan.
Proses tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam materi, berlangsung melalui empat tahapan, yakni pendekatan (ta'aruf), pengondisian (tahdzib), indoktrinasi (talqin), dan komitmen total (baiat).
Pola ini menunjukkan bahwa perekrutan tidak selalu diawali dengan penyampaian doktrin ideologis secara terbuka. Sebaliknya, prosesnya dapat dimulai melalui pendekatan personal, bantuan sosial, kegiatan keagamaan, hingga pembentukan ketergantungan terhadap kelompok tertentu.
Menghadapi persoalan tersebut, Kamaluddin menekankan pentingnya deteksi dini melalui pendampingan, bukan semata-mata pendekatan represif. Perubahan perilaku mahasiswa, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, menolak dialog, menunjukkan sikap intoleran, serta perubahan pola aktivitas yang mencurigakan, perlu dicermati sebagai kombinasi indikator yang membutuhkan perhatian.
Namun, indikator tersebut tidak boleh digunakan secara tunggal untuk memberikan stigma kepada mahasiswa. Penanganannya harus mengedepankan pendampingan dan kontra-narasi persuasif.
Ia juga menawarkan sejumlah langkah mitigasi kelembagaan. Di antaranya, penguatan tata kelola kampus, optimalisasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), pengelolaan rumah ibadah kampus yang akuntabel, serta transparansi organisasi kemahasiswaan.
Selain itu, penguatan moderasi beragama dan literasi digital perlu diintegrasikan sejak masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Mata kuliah wajib seperti Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia juga perlu dikembangkan melalui pembelajaran berbasis masalah, studi kasus keberagaman, serta dialog lintas budaya.
Peran dosen pembimbing akademik turut menjadi perhatian. Dosen tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dalam pengisian Kartu Rencana Studi, tetapi juga perlu hadir sebagai pendamping akademik dan psikososial yang memahami perkembangan mahasiswa.
Pada akhirnya, ketahanan perguruan tinggi terhadap ekstremisme dan radikalisme tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh budaya akademik yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan.
Kampus yang tangguh, sebagaimana menjadi pesan utama pemaparannya, dibangun melalui kerja bersama pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pencegahan harus berjalan seiring dengan penguatan nalar kritis, literasi keagamaan, serta komitmen terhadap nilai kebangsaan.